Basmi Pemerintah!

Sudah sejak dulu mestinya istilah "Pemerintah" yang merujuk pada sebuah administrasi kepemimpinan suatu wilayah dihapuskan. Kata pemerintah berasal dari kata dasar perintah, dengan demikian pemerintah artinya adalah orang yang memerintah, atau subyek yang tugasnya memberi perintah. Sementara tugas sebenarnya bukanlah memerintah, tetapi mengatur, atau menata, atau membina.

Kata govern sendiri memiliki pengertian mengatur atau membina, bukan memerintah. Tetapi beberapa kamus memang menyesuaikan pengertian rancu tadi sehingga sering "to govern" diartikan sebagai "memerintah". Kata government secara etimologis berasal dari bahasa Latin gubernatio, yang diambil dari bahasa Yunani Kuno κυβερνισμός, κυβέρνησις (kybernismos, kybernesis) yang artinya dalam bahasa Inggris adalah guide (memandu). Jadi bukan memerintah.

Di negara demokrasi yang sudah melewati tahapan reformasi seperti Indonesia, istilah pemerintah sungguh tidak layak digunakan, karena para pemimpin baik pusat maupun daerah, adalah hasil pilihan rakyat. Jadi adalah konyol jika rakyat memilih pemimpin, untuk kemudian diperintah sebagai hamba bagi pemimpin, bukankah dalam konsep demokrasi, pemimpin itu adalah hamba rakyat, karena dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jadi, sebaiknya kata Pemerintah tidak lagi digunakan, karena menggambarkan suatu kelompok atau individu yang berkuasa secara dominan terhadap rakyatnya. Penggunaan kata pemerintah menggambarkan konsep majikan vs hamba (master vs slave). Asal mula penggunaannya tentu saja merujuk pada kalimat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang memang waktu itu konsepnya adalah majikan-hamba, atau konsep monarki yang menyatakan bahwa raja, sultan, atau ratu adalah keturunan dewa sehingga memiliki darah ningrat.

Jadi penggunaan kata pemerintah selain tidak cocok dengan asal katanya, tidak cocok dengan konsep demokrasi, sangat berbau feodal (aduh, Indonesia kan bukan negara feodal, eh apa iya?), sangat berbau kolonial, dan cenderung menegaskan anggapan negara tetangga (yang sombong itu), bahwa Indonesia adalah bangsa kuli. Lagipula, biar para pemimpin kita tidak makin kurang ajar dan suka menyusahkan rakyatnya.

Jadi, mau diganti dengan istilah apa? Bisa saja administrator, bisa saja pemimpin, bisa saja pembina. Jadi untuk Pemda dan Pemko, Pem nya masih tetap bisa digunakan, tetapi kepanjangannya adalah Pembina, bukan Pemerintah lagi. Atau ada usul lain?

Membasmi istilah Pemerintah dan menggantinya dengan istilah lain memang pekerjaan besar, tetapi bukan pekerjaan mustahil. Perombakan istilah harus dilakukan mulai tingkat pusat hingga rt dan rw. Mulai dari presiden, wakil presiden, sekretaris negara, mentri, walikota, bupati, camat, pak lurah, kepala desa, kepala sekolah, guru sekolah, pedagang, pengusaha, petani, hingga anak SD bahkan TK.

Artikel Terkait: Legend Of Chaos Country | Colateral Damage | 17 Agustus